Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto (dua dari kiri) saat memimpin audiensi wali murid bersama Dinas Pendidikan Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto (dua dari kiri) saat memimpin audiensi wali murid bersama Dinas Pendidikan Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang menuai kekisruhan. Bagaimana tidak, sistem yang dianggap menguntungkan semua pihak itu beberapa hari terakhir ini dikeluhkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto menyatakan penambahan kuota siswa atau pagu untuk masing - masing sekolah disinyalir bakal menjadi solusi mengatasi kekisruhan zonasi itu.

"Saya menyikapi harus ada solusi penambahan pagu di tiap sekolah. Harapan saya demikian, sehingga SMP nya ditambah minimal 20 lah tambah satu kelas," ujar dia.

Menurut dia, penambahan pagu tersebut akan disamaratakan yakni satu kelas saja. Tetapi, masih tetap harus memperhatikan kebutuhan sekolahnya. Jika fasilitas tidak terpenuhi, tidak memungkinkan para siswa akan bersekolah di luar zonasi yang ditetapkan.

"Jadi nanti itu lihat kebutuhan sekolahnya. Kalau umpamanya sampai nanti kuotanya penuh, kelasnya nggak ada ya ditambah ke lintas zonasi," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah wali murid telah mendatangi DPRD Kota Malang kemarin (Kamis, 23/5) untuk meminta kejelasan atas nasib putra putrinya. Mereka merasa kecewa dengan sistem koordinat peta pada zonasi yang dianggap tidak akurat dengan kondisi di lapangan. Yakni, banyak rumah wali murid yang terdeteksi lebih jauh daripada jarak sebenarnya.

Mendengar keluhan warga Kota Malang itu, Bambang merasa kasihan. Pihaknya telah menampung aspirasi mereka, dan akan mengupayakan dengan segala cara untuk membantu wali murid dan murid- murid yang masih belum memiliki kejelasan harus bersekolah dimana.

"Masalah pendidikan ini kan rancu sekarang ini. Saya kepingin mengingatkan jangan sampai warga Kota Malang itu ada yang tidak sekolah. Karena, bagaimanapun caranya anak bangsa ini harus bisa sekolah," pungkasnya. 


End of content

No more pages to load