Pembacaan putusan MK terkait PHPU, Ketua Hakim Konstitusi meminta jangan jadi alat hujat dan fitnah (tagar.id)

Pembacaan putusan MK terkait PHPU, Ketua Hakim Konstitusi meminta jangan jadi alat hujat dan fitnah (tagar.id)



Pembacaan putusan sengketa pilihan presiden (pilpres) oleh hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berjalan. Masyarakat pun menunggu ujung dari putusan MK, baik yang secara langsung hadir di Jakarta, maupun dari siaran televisi. 

Putusan MK tersebut akan menjadi penentu akhir terkait kemenangan capres-cawapres setelah adanya gugatan kepada MK oleh Paslon 02. Walaupun, kedua pasang capres-cawapres, telah bersepakat untuk menerima segala putusan tersebut. Tapi, seluruh pihak pun tidak mau abai, adanya peluang yang tidak diinginkan dengan adanya putusan MK.

Karenanya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pun memulai sidang pembacaan putusan dengan meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk menerima apapun putusan akhir dengan lapang dada.

"Kami menyadari putusan yang akan dibacakan majelis hakim tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi kami telah berijtihad dan berusaha mengambil putusan yang adil," kata Anwar Usman, Kamis (27/06/2019) dalam pembukaan sidang.

Harapan besar hakim konstitusi tersebut didasarkan juga pada panasnya kontestasi politik pilpres yang dibumbui dengan banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di berbagai media sosial. 

Kondisi ini pula yang diminta oleh hakim konstitusi atas putusan yang akan dibacakannya. "Jangan dijadikan ajang untuk saling hujat dan memfitnah," ucap Anwar yang juga menegaskan, seluruh hakim konstitusi mengambil keputusan dengan dasar fakta, data dan bukti-bukti seluruh pihak yang terungkap dan terbukti di persidangan.

"Sekali lagi kami sampaikan seperti di sidang pertama. Bahwa kami hanya takut pada Allah SWT, sehingga dalam putusan ini tidak ada intervensi siapapun kepada majelis hakim. Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT," tegas Anwar.

Seperti diketahui, putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden mulai dibacakan pukul 12.30 WIB. Sidang putusan digelar setelah majelis hakim MK menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) .

 


End of content

No more pages to load