Sekretrasi Daerah Kota Malang, Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Sekretrasi Daerah Kota Malang, Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Mahasiswa menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Malang. Sehingga, anggota DPRD Kota Malang usul agar ada pembatasan pemakaian kendaraan pribadi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru.

Usulan itu sebelumnya disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman. Politisi PKS itu berharap agar Pemerintah Kota Malang membuat forum bersama dengan perguruan tinggi dan para mahasiswa berkaitan dengan kemungkinan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

"Mahasiswa merupakan penyumbang terbesar kemacetan di Kota Malang. Adakan forum dan diskusikan terkait kebijakan apa yang bisa diambil," katanya.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyampaikan, sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum membuat kajian khusus berkaitan dengan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi mahasiswa. Karena sejauh ini, usulan tersebut belum pernah disampaikan dalam berbagai forum yang dibuat.

Dia menyebut, usulan tersebut akan sangat mungkin ditindaklanjuti ketika disampaikan dalam berbagai forum. Pemerintah kemudian akan menindaklanjutinya untuk kemudian membuat kajian yang lebih mendalam.

"Seandainya memang harus dilakukan, maka itu harus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal). Itu juga harus melalui kajian terlebih dulu," imbuhnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, peraturan atau kebijakan yang berimplikasi pada kebebasan seseorang harus melalui berbagai tahapan. Terutama tahap uji publik. Karena setiap kebijakan pastinya akan menuai pro dan kontra. Sehingga seluruh pihak harus diajak duduk bersama.

"Kalau diiyakan dan direalisasi maka proses hearing publik harus dilakukan," tambah dia.

Sementara berkaitan dengan perbaikan transportasi umum, menurutnya pembenahan transportasi umum terus dilakukan. Selain rencana pemanfaatan angkot online, Pemkot Malang juga masih memformulasikan upaya yang paling tepat untuk memberi layanan transportasi yang tepat.

"Masih akan dikaji lagi mana yang bisa disinergikan bersama dan itu tak menganggu pendapatan angkutan umum dalam kota," pungkas Wasto.